1.       Memiliki tenaga bersertifikat keahlian (SKA) atau bersertifikat keterampilan (SKT) sebagai berikut;

a).    Untuk perusahaan Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) dengan kualifikasi Gred 4, Gred 3 & Gred 2 harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA)

b).    Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 7, Gred 6 dan Gred 5 harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA)

c).     Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) dengan kualifikasi Gred 4, Gred 3 dan Gred 2 minimal harus memiliki tenaga ahli bersertfikat keterampilan (SKT)

2.       Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) jasa konstruksi yang telah diregistrasi oleh lembaha pengembangan jasa konstruksi (LPJK). SBU masih berlaku pada saat mengajukan permohonan IUJK

3.       Bagi perusahaan anggota asosiasi harus melampirkan bukti kartu tanda anggota (KTA) asosiasi perusahaan jasa konstruksi

4.       Melampirkan formulir permohonan IUJK yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/penanggung jawab badan usaha

5.       Pimpinan perusahaan/penanggung jawab badan usaha bersedia datang untuk foto

A

Data Administrasi & Legalitas Perusahaan

Keterangan

1

Izin persetujuan investasi PMA/PMDN termasuk perubahannya (jika ada) yang terkait dengan;

a)      Perubahan status penanaman modal

b)      Perubahan nama perusahaan

c)       Perubahan bidang usaha

d)      Perubahahan tempat/kedudukan perusahaan

e)      Perubahan modal dan kepemilikan saham

f)        Perubahan susunan pengurus (direksi & komisaris)

Jelas

2

Akta pendirian badan usaha (PT/CV/Fa/Koperasi) termasuk akta perubahan yang terakhir (jika ada) yang terkait dengan;

a)      Perubahan status penanaman modal untuk PMA/PMDN

b)      Perubahan nama perusahaan

c)       Perubahan bidang usaha

d)      Perubahahan tempat/kedudukan perusahaan

e)      Perubahan modal dan kepemilikan saham untuk Perseroan Terbatas

f)        Perubahan susunan pengurus (direksi & komisaris)

Jelas

3

SK Menteri Hukum dan HAM RI untuk PT

Khusus badan usaha PT

4

Surat keterangan domisili perusahaan (yang masih berlaku)

Jelas

5

NPWP-Nomor pokok wajib pajak

Jelas

6

TDP-Tanda daftar perusahaan

Jelas

B

Data Pengurus dan Pemegang Saham Perusahaan

Keterangan

10

Daftar susunan pengurus perusahaan

Dibuat diatas kop surat

11

Identitas/tanda pengenal pengurus perusahaan;

a)      KTP-para pengurus (Direksi dan Komisaris) untuk warga negara Indonesia

b)      IKTA/Pasport jika warga negara asing

Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca

12

Daftar susunan pemegang saham perusahaan (untuk PT)

Standar perusahaan

13

Identitas/tanda pengenal pemegang saham perusahaan (untuk PT);

a)      KTP para pemengang saham untuk warga negara Indonesia

b)      IKTA/Pasport untuk warga negara asing

c)       NPWP jika pemegang saham adalah badan usaha/perusahaan

Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca

C

Data Keuangan

Keterangan

16

Neraca dan laporan keuangan rugi/laba tahun terakhir atau laporan keuangan dari akuntan publik

Per- 31 Desember

D

Lain-Lain

Keterangan

17

Foto aktivitas kegiatan kantor dan foto papan nama perusahaan

Jelas