Andhyka CONSULTING 

SERTIFIKASI 

Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

BUJKA adalah 100% perusahaan jasa konstruksi asing yang membuka kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia.

BUJKA = Foreign Construction Representative Office

 

Tumbuh dan berkembangnya sektor usaha jasa konstruksi di Indonesia dapat terlihat dari banyaknya izin usaha yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha disektor jasa konstruksi baik sebagai kontraktor atau konsultan termasuk izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau disebut BUJKA untuk menggarap proyek-proyek konstruksi besar yang tersebar di seluruh Indonesia.


BUJKA adalah 100% perusahaan jasa konstruksi asing yang didirikan berdasarkan hukum negara asing dan berkedudukan serta memiliki kantor pusat diluar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan cara membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing. Perusahaan ini harus memiliki kualifikasi besar dan telah berpengalaman mengerjakan proyek konstruksi dengan resiko tinggi, biaya besar dan menggunakan teknologi modern. 


Untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan membuka kantor perwakilan jasa konstruksi asing di Indonesia, BUJKA harus mendapatkan Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”.


Adapun izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing tersebut dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di bidang Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat.

 

PETUNJUK MENDAPATKAN IZIN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi setiap BUJK ASING harus memiliki klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional.

FOREIGN CONSTRUCTION REPRESENTATIVE OFFICE 

 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UTAMA BUJKA

SERTIFIKAT DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NILAI KEKAYAAN BERSIH

PENGALAMAN KERJA 

 

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA BUJKA

BUJK Asing bisa memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Klasifikasi dan Kualifikasi sebagai berikut;

NO
KLASIFIKASI BIDANG USAHA
SUB KLASIFIKASI
KUALIFIKASI
1
Sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki BUJKA
B2
2
Sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki BUJKA
B
3
Sesuai kemampun dan pengalaman yang dimiliki BUJKA
B2
 

MEMPEROLEH IZIN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING


Berikut tahapan proses Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; 


SKA

Sertifikat Keahlian

Proses SKA untuk tenaga ahli dengan kualifikasi Ahli Madya untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB)


KTA ASOSIASI

Keanggotaan Asosiasi

Proses pendaftaran menjadi anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar atau terakredikasi LPJK Nasional. KTA berlaku selama 1 tahun.


SBU

Sertifikat Badan Usaha

Proses SBU dengan kualifikasi besar yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional sebagai bukti BUJK Asing memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. SBU berlaku 3 tahun.


IZIN BUJKA

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Proses IUJK PMA yang dikeluarkan oleh BKPM dengan klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Izin BUJKA berlaku selama 3 tahun.
 

Setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yaitu Izin BUJKA sebagai Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, maka BUJKA berhak untuk mengikuti TENDER/PELELANGAN pengadaan jasa konstruksi dan mengerjakan proyek-proyek Pemerintah atau swasta.

Let's help YOU minimize the risk go to TENDER

 

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BUJKA

Setelah mendapatkan penyetaraan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK dan Izin Usaha sebagai kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing, maka BUJKA dapat melakukan kegiatan usaha dan mengikuti tender untuk mengerjakan proyek pemerintah atau proyek konstruksi lainnya dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut;

A. KERJASAMA PROYEK

NO
KETERANGAN
1
BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi atau JO (Joint Operational) dengan BUJK yaitu Badan Usaha Jasa Konstruksi yang didasari pada prinsip-prinsip kesamaan layanan jasa konstruksi dan kesetaraan kualifikasi jasa konstruksi
2
Ikatan kerjasama operasi tersebut dimulai saat mengikuti proses pengadaaan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi.
3
Para pihak dalam ikatan kerjasama operasi sebagaimana tersebut secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa
4
BUJK yang dimaksud diatas adalah badan usaha jasa konstruksi nasional yaitu;
  1. berbentuk Perseroan Terbatas;
  2. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh perorangan warga negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, BUMS, BUMN, dan/atau BUMD;
  3. memiliki SBU dengan kualifikasi usaha besar; dan
  4. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yaitu IUJK Nasional
 

B. KRITERIA PROYEK BUJKA

NO
KETERANGAN
1
BUJKA yang telah membentuk ikatan kerjasama operasi/Joint Operation tersebut dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. pinjaman;
  3. hibah luar negeri;
  4. penanaman modal asing dan dalam negeri; dan/atau
  5. dana swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2
BUJKA hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya tinggi.

  1. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
  2. Pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan metode pelaksanaan konstruksi yang khusus, peralatan berteknologi tinggi, peralatan konstruksi khusus serta banyakmemerlukan tenaga ahli. 
  3. Pekerjaan konstruksi yang berbiaya tinggi adalah pekerjaan pelaksanaan konstruksi dengan nilai konstruksi paling sedikit Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta pekerjaan perencanaan dan/atau pengawasan konstruksi paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 

Need help!
To set up a new Foreign Construction Representative Office in Indonesia